Suster Nia: Sawit Renggut Hak Perempuan Atas Air

 

UCANEWS — Indonesia dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sebuah perkiraan mengatakan kapasitas produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 31,10 juta ton per tahun. Tahun 2020 diprakirakan produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 40 juta ton per tahun.

Pemerintah pun mengistimewakan komoditas ini karena dianggap sebagai salah satu andalan ekspor penghasil devisa. Di antaranya dengan mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berencana mengucurkan dana Rp 2,5 triliun untuk menjalankan program peremajaan kembali (replanting) 100.000 hektar lahan perkebunan milik petani sawit.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang dua kali lipat dari hanya 4 juta hektar tahun 2000 menjadi 8 juta hektar pada tahun 2016.

Tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit di Tanah Air diperkirakan akan meningkat menjadi 13 juta hektar.

Perusahaan-perusahaan raksasa umumnya mengendalikan produksi kelapa sawit. Individu perusahaan-perusahaan teratas diperkirakan memproduksi setengah dari total produksi kelapa sawit di Indonesia.

Hegemoni perusahaan-perusahaan raksasa ini tidak terbantahkan, di tengah lemahnya peran perkebunan kelapa sawit negara, apalagi kebun milik rakyat.

Tersedot Sawit Masif, Sumber Air Perempuan Raib 

Di tengah hegemoni itu, seorang biarawati muda dari Kongregasi Suster-suster Gembala Baik (RGS) yang bermukim di Marau, Kalimantan Barat, menyuarakan perlawanan dan keprihatinan.

Biarawati bernama Suster Theresia Kurniawati RGS kini bertugas sebagai kepala di Asrama Putri Bina Remaja Bunda Pengasih Marau. Sehari-hari ia akrab dipanggil Nia.

Perlawanan dan keprihatinannya berangkat dari kondisi masyarakat tempat di mana ia melayani. Ia mengaku prihatin dengan kerusakan alam yang ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit dapat berdampak luas. Salah satunya adalah terenggutnya hak perempuan akan air.

Menurut Suster Nia, salah satu keistimewaan tradisi dalam suku Dayak adalah tidak begitu dibedakannya perempuan dan pria dalam menempuh pendidikan.

“Kalau anak laki-laki bisa sekolah, anak perempuan juga bisa sekolah. Bahkan, kadang-kadang anak perempuan ini di dalam kebudayaan Dayak diperlakukan lebih istimewa,” tegasnya.

“Anak perempuan bisa jadi anak kesayangan. Orang sini jarang punya banyak anak. Paling satu atau dua. Buat mereka anak adalah ‘kekasih saya’ atau yang paling dicintai. Secara budaya pun, kalau anak perempuan dilecehkan maka akan ada denda adat,” tuturnya, seperti dilansir Satuharapan.com.

Masalahnya kini, dengan penanaman kelapa sawit secara masif di Kalimantan, runtuhnya hak anak perempuan untuk mendapatkan air yang cukup semakin jelas di pelupuk mata.

“Perempuan di mana pun butuh air. Sedangkan tanah di Kalimantan masif ditanami sawit yang notabene menyedot banyak air. Orang sudah tidak punya air lagi. Itu yang tidak disadari orang,” kata dia.

Secara khusus ia menyoroti hak perempuan terhadap air karena ia menilai perempuan lebih membutuhkan air.

“Air bagi perempuan bukan saja sangat penting, tetapi lebih dari itu. Kalau tidak ada air, begitu susahnya kami para perempuan. Itu yang orang nggak kepikir. Perempuan hidup nggak mungkin nggak ada air. Laki-laki mungkin bisa bertahan sehari tidak pakai air, kalau perempuan tidak bisa,” tutur biarawati yang berlatar belakang akademis kebidanan ini.

Kerusakan alam Kalimantan ini, menurut dia, pelan-pelan “merenggut hak perempuan” untuk tetap sehat dan untuk tetap menjaga kelangsungan hidup.

Hegemoni Sawit, Perdagangan Orang

Sementara ia menyuarakan keprihatinannya tentang air, Suster Nia juga bertindak dengan terjun memberikan perlindungan kepada perempuan Dayak di Marau. Di antaranya adalah mencegah human trafficking (perdagangan orang) yang dipicu oleh kemiskinan.

“Kemiskinan ada karena pendidikannya kurang diperhatikan,” kata dia.

Maka kini ia menampung anak-anak perempuan pedalaman yang menempuh pendidikan di Marau. Anak-anak perempuan pedalaman diberi fasilitas agar bisa mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk mengisi kekosongan yang tidak didapat di sekolah.

“Mentang-mentang kita di pedalaman, tidak ada yang mau memperhatikan,” keluhnya merujuk pada Dinas Pendidikan Ketapang yang menurutnya masih belum pro-pendidikan anak-anak pedalaman.

“Kalau ada salah satu dari anak perempuan ini gagal, kita akan kehilangan satu orang pemimpin. Misalkan, ada yang hamil muda dan harus melahirkan dalam usia muda lalu kesulitan melahirkan dan meninggal itu artinya kami kehilangan satu orang ibu yang hebat di masa depan,” tandasnya.

Tugasnya kini menampung anak-anak dari pedalaman yang tidak punya akses pendidikan untuk sekolah dan memberikan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka.

Ia berharap ke depan anak-anak perempuan harus memiliki peran penting untuk memutus mata rantai kemiskinan, kejahatan, kekerasan dan diskriminasi antar generasi.

“Bila pemenuhan hak-hak mereka berjalan sesuai harapan, anak perempuan berpotensi menjadi agen penting dalam perubahan dunia,” tambahnya.

 

11 Oktober, Gaungkan Suara Anak Perempuan Kalbar 

Pada 19 Desember 2011 lalu, PBB telah mendeklarasikan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of Girls) untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak perempuan dan memperbaiki kehidupan mereka di seluruh dunia.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan Hari Anak Perempuan Internasional bertajuk “Girls Speak Out” (Remaja Perempuan Buka Suara) di Kalbar tahun ini berlangsung meriah. Ratusan anak perempuan mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA menyuarakan kegembiraan dan harapan mereka dalam gerak lagu, tari-tarian dan yel-yel di Dusun Tempayak, Desa Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Puncak acara pada Hari Remaja Perempuan itu adalah diskusi penyadaran tentang ancaman bullying yang diikuti 116 orangtua. 


“Potensi anak perempuan untuk maju dan berkembang seringkali terhalang karena adanya kekerasan yang mereka alami baik di rumah maupun di sekolah. Survei kecil-kecilan kami menemukan 6 dari 10 anak mengalami kekerasan di dalam rumah dan 8 dari 10 anak mengalami kekerasan di sekolah maupun di jalan,” tegas Suster Nia yang menjadi Ketua Penyelenggara Peringatan Hari Anak Perempuan Internasional di Marau, Kalimantan Barat, Selasa, 11 Oktober 2016.

Ia menambahkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak perempuan, kenyataannya tidak selalu memberi rasa aman. Beberapa remaja mengalami kekerasan seksual di dalam rumah. Bahkan, ada yang terpaksa harus meninggalkan rumah demi keamanan mereka.

“Pengalaman pahit bagi anak perempuan yaitu ketika ia dilecehkan oleh ayah tiri, namun ibu yang diharapkan membela tetap memilih ayah tiri atau kakaknya tetap memilih suaminya meski ia melakukan pelecehan terhadapnya sebagai adik ipar. Kekerasan yang dilakukan oleh anak usia dini pun seringkali tidak disadari oleh orangtua. Kami merasa perlu memberikan penyadaran ancaman ini,” tegas Suster Nia.

Pada sesi diskusi lain yang dipandu tiga pemerhati anak perempuan setempat, yaitu Bapak Ignasius, Bapak Apheng Arpheles dan Ibu Albina Taisd, dengan dihadiri peserta anak-anak perempuan yang menempuh pendidikan di Marau, terungkap keprihatinan tentang banyaknya anak perempuan yang putus sekolah karena kehamilan.

“Masih dari survei kecil-kecilan kami menemukan 4 dari 10 anak perempuan terpaksa berhenti sekolah karena kehamilan. Bahkan, di satu desa ada 9 dari 10 anak sepanjang tahun ini mengalami hal tersebut,” jelas Theresia Kurniawati.

Rangkaian Hari Anak Perempuan Internasional tahun ini pun diharapkan mampu memperkecil angka putus sekolah dan kasus pernikahan dini. Kegiatan penyadaran dan pendampingan semacam ini harus terus digencarkan oleh semua pihak.

“Anak perempuan pedalaman mempunyai potensi yang sama dengan anak-anak di kota. Mereka mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan ide, gagasan dan jiwa kepemimpinannya. Dengan ikut serta dalam peringatan Hari Anak Perempuan Internasional ini, kami berharap suara-suara lirih dari pedalaman ini dapat didengar dan berpengaruh pada usaha-usaha menguatkan potensi-potensi anak perempuan pedalaman,” harapnya.

“Di masa yang akan datang kami berharap akan banyak lahir pemimpin perempuan yang mampu mengambil kebijakan bagi daerah-daerah pedalaman sehingga dapat sejajar dengan daerah lain dalam hal kemajuan. Anak-anak perempuan Dayak benar-benar menginginkan Kalimantan Baru.” :: UCAN-INDONESIA/03jun2016 + BORNEONEWS.CO.ID/13okt2016

 

sumber > 

http://indonesia.ucanews.com/2016/06/03/suster-nia-biarawati-muda-melawan-hegemoni-kelapa-sawit/ 

http://www.borneonews.co.id/berita/42030-anak-perempuan-dayak-inginkan-kalimantan-baru

 

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: