hukum

oleh Rieke Diah Pitaloka

[VHRMEDIA.COM] - Muka Kartinem pucat pasi. Sepucat tissue basah yang biasa digunakannya untuk mengelap selangkangan Aditya, bila bayi tujuh bulan itu buang air besar. Pagi itu Nyonya Siska (mama Aditya) membentak-bentak Kartinem, baby sitter yang telah merawat dan mengasuh bayinya sejak usia satu minggu. Aditya kini sedang terbaring di ruang ICU sebuah […] Read more »

[Jakarta, 10 Juni 2009] – Masyarakat Peduli Hak-hak Perempuan dan Kebebasan Berekspresi menilai kasus Prita Mulyasari (32) yang dipenjara akibat Surat Pembacanya tentang perlakuan yang kurang nyaman di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang <baca surat keluhan asli Ibu Prita> pada sebuah media yang berujung gugatan pencemaran nama baik oleh RS yang bersangkutan adalah […] Read more »

Nirmala Bonat, Ceriaty, Yanti Irianti, Umi Saodah, David Wijaya, dan Manohara merupakan gambaran jelas masih kacaunya perlindungan Negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya yang tengah berada di negara asing. Dapat kita saksikan dan rasakan betapa tidak jelasnya Warga Negara Indonesia mendapatkan dan mengakses keadilan serta perlindungan dari Pemerintah Indonesia ketika berada di negeri orang. Kasus […] Read more »

[KOMNASPEREMPUAN] ~ Kehadiran kebijakan daerah yang diskriminatif menyebabkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita negara bangsanya untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kebhinekaan bagi semua. Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara tahun 1999 hingga 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari […] Read more »

Sepanjang awal tahun hingga akhir Februari 2009, LBH APIK Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 160 kasus melalui pengaduan langsung (90 kasus) maupun melalui telepon (70 kasus). Dari 160 kasus itu, 77,8% atau 130 kasus merupakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perceraian merupakan pilihan […] Read more »

Ia bukan anggota suku apa pun di Papua, tidak mengerti bahasa-bahasa mereka, beda budaya, akan tetapi ia adalah orang pertama yang dipegang tangannya oleh masyarakat adat Papua untuk menuntun mereka jika ada persengketaan tanah adat. Latifah Anum Siregar SH adalah seorang pengacara yang di mata internasional kini lebih dikenal sebagai seorang pembela hak-hak asasi manusia […] Read more »

[ Kamis, 15 Januari 2009 20:00 to Sabtu, 17 Januari 2009 23:00. ] Undang-Undang Susila—yang mengatur moralitas dan susila masyarakat—ditetapkan secara sah dan meyakinkan. “Dengan berlakunya Undang-undang Susila ini, maka secara konstitusional kita telah menjadi bangsa yang bermoral dan bertata susila,” demikian ditegaskan oleh tokoh Jaksa. Maka segeralah disusun Garis-garis Besar Haluan Moral Negara, di mana segala macam bentuk pornografi dan pornoaksi akan dihapuskan dengan seksama dan dalam […] Read more »

Tiada yang lebih menyakitkan dan merendahkan ketika pengalaman pribadi seseorang dinyatakan tidak benar dan bahkan diingkari. Namun itulah yang terjadi pada para eks jugun ianfu, istilah Jepang bagi ‘perempuan penghibur’, yang sesungguhnya adalah para perempuan yang dipaksa dengan kekerasan menjadi budak seks militer Jepang pada Perang Dunia II. Awal bulan Maret 2007, Perdana Menteri Jepang […] Read more »

Film pendek dokudrama [dokumenter drama] berdurasi 35 menit yang berjudul ‘Perempuan Nias, Meretas Jalan Menuju Kesetaraan’ bercerita tentang praktek perkawinan dini di Kabupaten Nias yang diangkat dari kisah nyata. Pada pemutaran perdana yang diadakan pada bulan Oktober 2008 di Lapangan Merdeka Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, ribuan penonton hadir. Menurut reportase, banyak perempuan yang hadir […] Read more »